Rabu, 27 November 2013
Browse »
home»
bandung
»
di
»
direvolusi
»
harus
»
pendidikan
»
Pendidikan di Bandung Harus Direvolusi
--Salam Forum Komunikasi Komite Sekolah (FKKS) Kota Bandung menilai harus ada gerakan revolusi untuk memperbaiki mutu pendidikan di kota Bandung.
Ketua Forum Komunikasi Komite Sekolah (FKKS) SMP se-Kota Bandung Hidayat Adjoputro menilai, pelayanan pendidikan di Kota Bandung sudah tidak berjalan sesuai dengan ketentuan. Dengan demikian diperlukan revolusi untuk membenahi pelayanan pendidikan agar bisa ditingkatkan.
"Salah satunya dengan memberdayakan komite-komite sekolah. Selama ini komite sekolah hanya sekadar ada tanpa jelas fungsi dan perannya di sekolah," ujar Hidayat saat memberikan keterangan pers di Gedung Indonesia Menggugat, Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Bandung, Rabu (13/7/2011).
Hal yang sama diungkapkan oleh Ketua FKKS SMK se-Kota Bandung M Husni Thamrin. Ia mengatakan, masih banyak komite-komite di sekolah yang mati suri terutama di SD dan SMP. Hal ini lebih disebabkan adanya kesenjangan antara peran dan fungsi komite sekolah yang mengakibatkan persepsi dari kepala sekolah dan ketua komite banyak berbeda.
"Ada komite sekolah yang super power dengan mengatur keuangan sekolah. Tapi ada juga komite sekolah yang sama sekali tidak tahu tentang program sekolah dan hanya bertugas tanda tangan sebagai bentuk persetujuan," terang Husni.
Hal ini membuktikan sosialisasi terkait peran dan fungsi komite sekolah serta sekolah belum berjalan dengan baik. Sementara dinas pendidikan (disdik) sebagai pihak yang memiliki kewenangan seakan-akan membuat hal ini terus berlangsung.
"Harusnya Disdik memperlihatkan perannya karena mereka yang mempunyai kewenangan," tambahnya.
Untuk itu, FKKS Kota Bandung minta Disdik Kota Bandung secepatnya bertindak memperbaiki pelayanan pendidikan. Di antaranya, dengan memberi mandat komite sekolah untuk menginvestigasi temuan PPDB, mendorong pembentukan panitia kerja (Panja), serta menguatkan peran komite sekolah dengan dukungan konkret pemerintah baik dari sisi regulasi maupun anggaran.
"Untuk unsur masyarakat harus mulai memperkuat diri sendiri minimal terkait pemahaman pelayanan pendidikan," tandas Husni.
Sumber:
Pendidikan di Bandung Harus Direvolusi
Ketua Forum Komunikasi Komite Sekolah (FKKS) SMP se-Kota Bandung Hidayat Adjoputro menilai, pelayanan pendidikan di Kota Bandung sudah tidak berjalan sesuai dengan ketentuan. Dengan demikian diperlukan revolusi untuk membenahi pelayanan pendidikan agar bisa ditingkatkan.
"Salah satunya dengan memberdayakan komite-komite sekolah. Selama ini komite sekolah hanya sekadar ada tanpa jelas fungsi dan perannya di sekolah," ujar Hidayat saat memberikan keterangan pers di Gedung Indonesia Menggugat, Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Bandung, Rabu (13/7/2011).
Hal yang sama diungkapkan oleh Ketua FKKS SMK se-Kota Bandung M Husni Thamrin. Ia mengatakan, masih banyak komite-komite di sekolah yang mati suri terutama di SD dan SMP. Hal ini lebih disebabkan adanya kesenjangan antara peran dan fungsi komite sekolah yang mengakibatkan persepsi dari kepala sekolah dan ketua komite banyak berbeda.
"Ada komite sekolah yang super power dengan mengatur keuangan sekolah. Tapi ada juga komite sekolah yang sama sekali tidak tahu tentang program sekolah dan hanya bertugas tanda tangan sebagai bentuk persetujuan," terang Husni.
Hal ini membuktikan sosialisasi terkait peran dan fungsi komite sekolah serta sekolah belum berjalan dengan baik. Sementara dinas pendidikan (disdik) sebagai pihak yang memiliki kewenangan seakan-akan membuat hal ini terus berlangsung.
"Harusnya Disdik memperlihatkan perannya karena mereka yang mempunyai kewenangan," tambahnya.
Untuk itu, FKKS Kota Bandung minta Disdik Kota Bandung secepatnya bertindak memperbaiki pelayanan pendidikan. Di antaranya, dengan memberi mandat komite sekolah untuk menginvestigasi temuan PPDB, mendorong pembentukan panitia kerja (Panja), serta menguatkan peran komite sekolah dengan dukungan konkret pemerintah baik dari sisi regulasi maupun anggaran.
"Untuk unsur masyarakat harus mulai memperkuat diri sendiri minimal terkait pemahaman pelayanan pendidikan," tandas Husni.
Sumber:
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar